Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono Foto : Geraldi/mr

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) atas realisasi penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Rastra). Hingga tanggal 19 Juni 2019 sudah terealisasi sebanyak 279.433 ton atau 94,84 persen dari Surat Perintah Penyaluran (SPP) terbit alokasi Januari-Juni 2019 dengan target sebesar 294.654 ton.

Hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP ) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di ruang rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

“Selain itu, Komisi IV DPR RI juga menyetujui usulan Subsidi Pangan untuk Perum Bulog pada RAPBN Tahun 2020 sebesar Rp 12,616 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan beras sebesar Rp 5,861 triliun dan komoditi selain beras (jagung, kedelai, gula, dan daging) sebesar Rp 6,754 triliun,” kata politisi dapil Gorontalo itu.

Komisi IV DPR RI juga menyetujui penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras melalui program Bantuan Pangan Non Tunai agar stok beras yang ada dapat segera tersalurkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait agar rencana dimaksud dapat segera direalisasikan.

“Di kesimpulan terakhir dalam rapat ini, kami  (Komisi IV DPR) mendesak pemerintah untuk merevisi Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, sesuai dengan perkembangan kekinian. Hal ini dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Perum Bulog sebagai penyangga ketersediaan beras,” tambah politisi fraksi Partai Golkar ini.

Sebagaimana diketahui Inpres Nomor 5 Tahun 2015 ini terkait harga serapan gabah dan beras Bulog di tingkat petani. Ini menyangkut harga serapan yang masih sangat rendah, berakibat pada serapan Bulog yang tidak maksimal. (ayu/es)